oleh

HMI Cabang Masohi Kabupaten Maluku Tengah Bidang PTKP “RIFAL G KOLALINA” Angkat Bicara

Foto Bidang PTKP HMI Cabang Masohi Kab, Maluku Tengah

Perdananews Maluku-HMI Cabang Masohi Kabupaten Maluku Tengah Bicara Soal WTP Maka Kabupaten Maluku Tengah perlu dipertanyakan bahwa “Pencapaian Opini Wajar tanpa Pengecualian ” (WTP) dari badan pemeriksaan keuangan daerah (BPK) adalah sebuah keniscayaan, hal itu bisa tercapai sepanjang instansi pengguna APBD apabila bisa memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan BPK. Kata Bidang PTKP HMI CABANG MASOHI Rifal G Kolalina (11/08/20)

Saya coba menelah apa yang telah di jelaskan pada websait resmi BPK www.bpk.go.id bahwa ada empat tahap perolehan predikat WTP apa saja, Laporan keuangan harus sesuai standar akuntasi dan kecukupan bukti karena ini merupakan sistem pengendalian internal dan keta’tan perundang-undangan. Ucap Rifal G.

300x250.id
  1. Pemeriksaan keuangan
  2. Pemeriksaan kinerja
  3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Pemeriksaan yang dimaksudkan apakah laporan pemeriksaan keuangan sudah disajikan sesuai dengan “Standar Akuntansi Pemerintahan” (SAP), sementara pemeriksaan kinerja dimaksudkan apakah pelaksanaan suatu Program atau Kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien, dan efektif, lalu pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan investigasi untuk mengungkapkan adanya kecurangan (fraud) atau korupsi, Tandas G Kolalina

hal ini perlu di pertanyakan kepeda Pemerintah Daerah Maluku Tengah terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian, Kami merasa ada yang keliru dalam proses pemeriksaan keuangan oleh BPK Maluku Tengah, sementara pada postingan BPK ada tiga jenis pemeriksaan keuangan yaitu :

WTP adalah singkatan dari “Wajar Tanpa Pengecualian” sebuah opini yang dikelurkan auditor terhadap laporan keuangan haruslah sesuai dengan UU NO 17 Tahun 2003 dan merujuk pada pasal-pasal yang terkadung didalam UU tersebut, WTP akan diberikan oleh BPK kepada suatu lembaga bilamana transaksi penggunaan anggaran tidak mencurigakan, Kata Rifal G.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Wilayah Maluku Tengah harus lebih intensif dan progresif dalam melihat fakta yang terjadi di Wilayah Maluku Tengah saat ini bahwa ada tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme, di Wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang merugikan Negara hampir Miliyaran Rupiah, untuk itu Lembaga tersebut perlu di evaluasi, Lisan Rifal G Kolalina sebagai penutup.

Komentar

PERDANANEWS